Konsesi Jasa dan “Overstate” Laporan Keuangan Perusahaan IPP

Di artikel sebelumnya, kami sudah membahas sekilas mengenai penerapan ISAK 16 dan ISAK 22 dalam laporan keuangan beberapa perusahaan IPP (independent power producer) yang menggunakan skema kerja sama BOOT (build, own, operate, transfer).

Salah satu dampaknya adalah pengakuan aset pembangkit listrik milik perusahaan IPP.

“Dalam perjanjian konsesi jasa, KEEN tidak mengakui pembangkitnya sebagai aset tetap karena dianggap milik PLN yang nantinya akan dialihkan saat masa konsesi berakhir.”

INVESTASIGHT Membedah Regulasi Perusahaan IPP

Alhasil, nilai aset pembangkit yang dimiliki KEEN akan tercatat dalam akun aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan.

Berbeda dengan POWR yang tidak menerapkan konsesi jasa. Aset pembangkit listrik yang dimiliki POWR tercatat dalam akun aset tetap dalam laporan keuangan.

Apakah penerapan konsesi jasa hanya sebatas pengakuan aset tetap? Atau berdampak pada kinerja keuangan perusahaan IPP?

Kita coba bandingkan ROE beberapa perusahaan IPP, yaitu PT Cikarang Listrindo (POWR), PT Megapower Makmur (MPOW), PT Kencana Energi Lestari (KEEN) dan PT Sumber Segara Primadaya (S2P) untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kinerja bisnis pembangkit.  

S2P adalah entitas asosiasi di bawah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengoperasikan PLTU Cilacap dengan total kapasitas mencapai 2.26 GW. Selain S2P, ketiga perusahaan IPP di atas adalah perusahaan terbuka.

Kalau teman-teman lihat, ROE keempat perusahaan IPP tersebut cukup variatif.

MPOW dan KEEN underperform dibanding POWR dan S2P dalam 4 tahun terakhir dengan ROE hanya 0-6%. POWR mampu menghasilkan ROE double digit dengan kisaran 11-17%. Sedangkan S2P memiliki ROE yang paling tinggi yaitu 27-37%.

Padahal perusahaan IPP seharusnya memiliki kinerja bisnis yang stabil karena terikat kontrak penjualan dengan PLN. Tetapi kenapa ROE keempat perusahaan IPP berbeda signifikan? Apakah ada dampak dari penerapan konsesi jasa?